81.23 F
Jakarta
December 4, 2022
Kontra

Perkara Korupsi DamParit Karawang Adalah Produk Hukum Yang Gagal

Jakarta, Kontra – Tim Investigasi Kontra dari Jakarta yang menyoroti kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Damparit sejak tahap penyelidikan hingga proses persidangan, menemukan banyak kejanggalan.

Proyek damparit yang sumber dananya dari APBN yang menjadi modal belanja daerah di kelola langsung oleh 109 kelompok tani kabupaten karawang.

Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan 50 – 90 juta,

Sesuai peraturan menteri pertanian tahun 2018 dari total pagu anggaran yang di terima kelompok tani ada 30% yang menjadi hak pribadi sebagai upah kerja, dan yang 70 % untuk belanja matreal.

Output proyek damparit tahun 2018 sudah selesai dengan baik dan di serahkan kepada kelompok tani tidak ada masalah, dan masih bermanfaat sampai saat ini.

Namun di cari2 terus permasalahanya, padahal belum ada laporan dari BPK,

Tahun 2019 aparat hukum kejari karawan tanpa dasar hukum yang jelas memanggil ratusan kelompok tani untuk di mintai keterangan dan membuat pengakuan adanya pungutan 10% oleh uptd dan ppl.

Padahal belum ada laporan dari BPK namun aparat hukum kejari karawang melakukan pemanggilan ratusan kelompok tani untuk di dengar keteranganya.

Menurut tim investigasi kontra ini adalah penegakkan hukum yg tidak profesional dan tidak bermartabat.

Kalau melakukan penegakan hukum kasus tindak pidana korupsi di lakukan dengan mengejar pengakuan dan mengejar uang pengganti dengan cara2 yang tidak bermartabat jelas akan melukai rasa keadilan masyarakat.

Dari tahun 2019 sampai tahun 2022 dalam kurun waktu hampir empat tahun aparat hukum kejari karawang terus menerus melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek damparit tanpa adanya laporan dari BPK RI sebagai lembaga berwenang menyimpulkan soal kerugian negara.

SIMAK JUGA :  Sidang Perkara Korupsi BJB Tangerang, GPHN-RI: Dosa Besar Jika Hakim Tak Bebaskan Unep Hidayat

Bahkan selama kurun waktu hampir empat tahun akhirnya kejari karawang menjadikan hj us sebagai tersangka,

Fakta persidangan hj us membantah semua tuduhan Jaksa Penuntut Umum,

Kesaksian kadis pertanian Hanafi dan kelompok tani sebagai penerima manfaat memang proyek damparit tersebut tidak ada masalah sampai saat ini,

Fakta persidangan lain majelis hakim juga pernah mempertanyakan kepada jpu soal adanya kerugian negara 1,48 itu sumbernya dari mana,

Di jawab oleh jpu dari auditor independen Dr.eko sembodo dan erwin marius, bukan dari BPK RI.

Hj US tersangka tunggal dalam perkara ini yang di tuntut 5 tahun 6 Bulan dan di minta uang pengganti 248 juta akhirnya di vonis 4 tahun dengan up 248 juta menolak vonis hakim dan langsung mengajukan banding.

Hj US menolak karena merasa tidak merugikan negara dan tidak menikmati hasil korupsi.

Saya keberatan dengan vonis hakim dan merasa belum mendapat keadilan, saya sudah mengerjakan amanat pemerintah dengan baik , saya sudah berjuang untuk rakyat kecil dengan sepenuh hati tulus dan tanpa pamrih, saya sudah mengabdi pada negara selama 28 tahun , saya sudah sepuh 61 tahun ingin menikmati pensiun dan sisa umur di rumah bersama suami

Saya sudah melaksanakan tugas dengan baik , tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan petani sudah tercapai yaitu meningkatkan produksi padi . Output pekerjaan berupa 109 unit damparit telah di serahkan kepada kelompok tani tidak ada masalah , kebutuhan masyarakat akan kebutuhan air bagi sawahnya telah terpenuhi , masyarakat tani telah bahagia dengan adanya damparit ini . Kesaksian petani di persidangan mengatakan produksi padi mereka naik ada yang sampai 70%, bahkan damparit juga berguna untuk mengairi tanaman palawija. Semua ini membuktikan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup petani telah tercapai

SIMAK JUGA :  Ketum GPHN RI : Tidak Lama Lagi Anies Baswedan Akan Berhadapan Dengan KPK

Saya juga keberatan dengan tuduhan PMH, saya tidak mengerti hukum , saya hanya fokus pada target pekerjaan damparit supaya selesai dan bermanfaat untuk petani , karena Karawang merupakan lumbung padi nasional . Perbuatan saya dalam mengatasi gangguan non teknis yg berpotensi menghambat pekerjaan damparit dengan cara musyawarah bersama PPTK , bendahara dan beberapa UPTD merupakan kekhilafan saya. Saya memohon maaf dan menyesal telah melewati batas kewenangan saya sebagai seorang Kabid . Saya sungguh tidak paham bahwa hal tersebut merupakan sikap melawan hukum. Saya hanya berfikir cepat bagaimana pekerjaan harus selesai. Saya memohon maaf yang sebesar besarnya

Saya keberatan dengan uang pengganti, saya berani bersumpah tidak pernah menerima dan menikmati uang seperti yg disampaikan saksi Iman bahwa dia memberikan uang pumgutan untuk pembuatan SPJ sejumlah 115 juta secara bertahap tiga kali . Saya pernah menegur Iman tentang pungutan uang SPJ yang dia lakukan , jadi naif sekali kalau saya sampai menerima uang tersebut . Demi Allah saya tidak menerima serupiahpun dari Iman

Saya juga bersumpah tidak menerima uang seperti kesaksian Irma bahwa dia memberikan uang sejumlah 114 juta dan 30 juta . Saya tidak pernah melihat uang tersebut karena menurut pengakyan Irma telah habis untuk keperluan LSM dan Wartawan , yang memberikan juga Irma dan Adi

Dalam persidangan Iman dan Irma bersaksi bohong , tidak ada bukti dan tidak ada saksi bahwa mereka telah memberikan uang ke saya

Dalam persidangan saya mengakui telah ketitipan uang dari UPTD sebesar 16 juta untuk keperluan LSM dan wartawan

Sekali lagi saya keberatan dengan uang pengganti karena saya tidak menerima dan menikmati uang tersebut

Saya keberatan dengan hasil audit indenpenden yang tidak obyektif,

SIMAK JUGA :  Jaksa Tetap Menuntut Unep Meski Tuduhanya Tidak Bisa Di Buktikan Di Persidangan.

Saya keberatan dengan keterangan saksi2 yang memberatkan, ( ada bukti pencabutan BAP dari saksi2 yg belum di periksa di perdidangan, bukti pencabutan sdh saya siapkan)

Related posts

Ketua Pengadilan Serang Lakukan Pengecekan Kendaraan Dinas 

Admin Kontra

Jaksa Tetap Menuntut Unep Meski Tuduhanya Tidak Bisa Di Buktikan Di Persidangan.

Admin Kontra

Ketum GPHN-RI: Kami Mengapresiasi Gerak Cepat Kejati Banten Terkait Pledoi Unep Hidayat

Admin Kontra