81.23 F
Jakarta
December 4, 2022
Kontra

Ketum GPHN-RI: KPK, Kejaksaan dan Polri Jangan Tutup Mata dan Telinga Dengan Kabupaten Majalengka

Jakarta, Kontra – Masyarakat hampir semua tau, di bawah ke Pemimpinan Bupati Majalengka skrg, seperti di jaman kolenial Belanda penjajahan, apalagi bagi pengusaha mau Lembaga Sosial kontrol, Semua Proyek dari mulai anggaran besar sampai paling kecil, termasuk dana desa, itu semua di atur oleh tuan Muda, Kebijakan bukan kekuasaan Bupati, tapi di ambil alih tuan muda dan keluarganya, / sekda yang menurut informasi itu sodaranya JA, Tuan Muda dan Sekda itu bisa dibilang Rajanya Bandar Proyek, Lelang Tender Proyek Itu Cuma Pormalitas, itu semua sudah di atur tuan muda dan Sekda, jadi untuk mendapatkan proyek di Majalengka syaratnya, harus ada kedekatan dengan Tuan Muda dan Sekda, dan Berani membeli paket proyek dari para bandar proyek dengan fee/komitmen di atas 20% lebih.

Konsep untuk menutupi supaya masyarakat dan lembaga kontrol sosial tidak bisa ikut melakukan pengawasan sesuai peran serta masyarakat, hampir semua kantor Pelayan Publik seperti dinas PUPR di perketat masyarakat, wartawan, LSM tidak bisa masuk dengan mudah, karena ruangan kantor apalagi ruangan kadis, sekdis , dan PPK setiap pintunya pake sidik jari,. Pokonya super ketat, tertutup untuk publik, lebih ketat dari kantor istana persiden, atau KPK Kejagung, Mabes, Polda, Kejati.

Setiap Ada surat dari LSM atau pun dari Media ke dinas tak ada yang di respon atau ditangapi, ataupun di jawab.

SIMAK JUGA :  Ketum GPHN RI : Tidak Lama Lagi Anies Baswedan Akan Berhadapan Dengan KPK

Related posts

Jaksa Tetap Menuntut Unep Meski Tuduhanya Tidak Bisa Di Buktikan Di Persidangan.

Admin Kontra

Dengan Restorative Justice, 1.864 Kasus Diselesaikan Dalam 100 Hari Kerja Kapolri

Admin Kontra

Audiensi Kejaksaan Agung Dengan DPP GPHN-RI

Admin Kontra