88.93 F
Jakarta
February 5, 2023
Kontra

Diduga Ada Unsur Melawan Hukum, SP Jiwasraya Akan Melaporkan Direksi ke KPK

Jakarta, Kontra – Pengurus Serikat Pekerja (SP) Jiwasraya akan melaporkan Direksi Jiwaseraya ke KPK terkait tindakan yang melawan hukum sehingga perusahaan kesulitan keuangan. Direksi Jiwaseraya juga diduga telah mengalihkan sejumlah aset perusahaan yang nilainya triliunan rupiah ke perusahaan lain.

Hal itu dikatakan Ketua SP Jiwasraya, Hotman David didampingi kuasa hukumnya Deolipa Yumara di Balai Wartawan Polda Metro Jaya, Kamis (15/11/2022). Direksi Jiwasraya merencanakan menutup perusahaan tanpa alasan yang masuk akal.

Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

tidak merekomendasi penutupan Jiwasraya. Sebab, perusahaan ini merupakan BUMN dan telah menjadi sejarah bangsa serta berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar untuk negara. “Kami tetap berjuang perusahaan ini tidak ditutup. Aset perusahaan cukup banyak di seluruh Indonesia,” kata David.

Menurutnya singkarut Jiwasraya melibatkan pembentukan panitia khusus (PANSUS) DPD RI untuk menjawab pengaduan dan keluhan pemegang polis dan peserta asuransi pensiunan yang dirugikan. “Pola restruktrukturisasi yang dijalankan oleh Jiwasraya karena menolak hak-hak yang diperjanjikan diawal kontrak sampai dengan 60 persen dari manfaat yang diterima,” ujar David.

Hasil PANSUS DPD RI yang menyatakan bahwa Direksi Jiwasraya harus bertanggungjawab untuk penyelesaian persoalan terkait polis pemegang polis dan hak-hak karyawan Jiwasraya.

“Kondisi singkarut Jiwasraya juga menimbulkan perlawanan dari pemegang polis melalui jalur hukum yang berlaku. Tapi kenyataan ada kekuatan yang lebih besar dari lembaga peradilan yang membuat Jiwasraya dan pemegang saham tidak melaksanakan keputusan pengadilan dan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan pemegang polis,” katanya.

Di dalam pelaksanaan restrukturisasi yang dimulai secara resmi pada Juli 2020 menurut David, Jiwasraya sudah tidak lagi membayarkan manfaat asuransi kepada pemegang polis karena kondisi merugi. “Dimana seluruh pembayaran manfaat asuransi akan dilakukan oleh IFG Life setelah terlebih dahulu polis dialihkan ke IFG Life,” tegasnya.

SIMAK JUGA :  Hakim Sebut Dakwaan Jpu Tidak Jelas Sumbernya

Dikatakan David, proses pengalihan aset polis Jiwasraya ke IFG Life diikuti dengan status “Hibah”. Anehnya sebagian aset finansial Jiwasraya berupa deposito, obligasi, Saham dan lain-lain telah dipindahkan ke IFG Life.

“Pada saat ini kondisi Jiwasraya masih mengelola portofolio yang belum terrestrukturisasi,” tambah David.

Kendati begitu, David menjelaskan, inventaris berupa puluhan kantor Jiwasraya yang tersebar luas di Indonesia telah dijual kepada masyarakat tanpa proses lelang terbuka di media massa.

“Saat ini masih ada puluhan ribu pemegang polis retail dan jutaan peserta Asuransi Jiwa Kredit yang dikelola oleh Jiwasraya. Namun status belum terestrukturisasi dan belum dialihkan ke IFG Life sehingga pegang polis dirugikan karena belum dibayarkan manfaat asuransinya,” ungkap David.

Dalam kondisi “rugi”, lanjut David lagi Direksi Jiwasraya masih bisa mendapatkan tantiem dan kenaikan gaji di tengah kesulitan keuangan perusahaan membayar manfaat asuransi pemegang polis.

“Direksi Jiwasraya yang telah berpindah ke Holding Asuransi dan IFG Life diberikan pesangon uang asuransi purna jabatan sebesar 100 persen. Sementara melihat manfaat asuransi polis pemegang polis dipotong 5 persen hingga 60 persen dan hak-hak karyawan yang diatur dalam perjanjian kerja sama tidak diberikan atau dihilangkan secara sepihak,” pungkasnya

Related posts

Prestasi Yang Memalukan Dalam Mengungkap Kasus

Admin Kontra

Ketum GPHN RI: Pak Jokowi ga perlu tersandra opini publik, Masih banyak yang siap mengabdi Terhadap KPK

Admin Kontra

Saksi Gagap Saat Jelaskan Peran Unep Hidayat dalam Kasus Korupsi BJB Tangerang

Admin Kontra