81.23 F
Jakarta
December 4, 2022
Kontra

Bukannya Mengawasi, Petugas PKH Bandung Malah Terlibat Menyuplai Bantuan Pangan

Kontra Bandung – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Jawa Barat menemukan pelanggaran terkait bantuan sosial berupa sembako di Kabupaten Bandung Barat.

AKBP Zul Azmi selaku ketua Tim Saber Pungli Tindak 2 menyatakan, dalam penyelidikan pihaknya menemukan adanya keterlibatan petugas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam penyediaan bahan sembako untuk bansos.

Seorang oknum petugas PKH berinisial R merangkap sebagai tim pemasaran (marketing) sebuah perusahaan  PT MKT merupakan perusahaan penyedia bahan sembako.
Hal itu tentu saja merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) BPNT.

“Selain ketidaksesuaian bahan sembako, ada oknum petugas PKH yang merangkap merketing perusahaan penyedia bansos. Ini jelas melanggar aturan. Seharusnya  PKH dan APH itu tugasnya mengawasi bukan terlibat secara teknis menyuplai komoditi urusan bansos ini,” kata Zul seperti dilansir Kompas.com (25/4/2021).

Kendati demikian, lanjut Zul, pelanggaran ini masih bersifat administratif.

Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan masalah itu ke Inspektorat  Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.

Sebab, kata Zul, tim Saber itu sendiri bukan hanya berisi kepolisian, ada juga kejaksaan hingga Inspektorat.

“Kami serahkan penyelidikan lanjutan ke fungsi lain di tim Saber. Kalau misalnya menemukan ada unsur pidana, bisa ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Bandung Barat,” tandas Zul.

“Kami serahkan penyelidikan lanjutan ke fungsi lain di tim Saber. Kalau misalnya menemukan ada unsur pidana, bisa ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor Bandung Barat,” tandas Zul.

Sebelumnya diberitakan, tim Saber Pungli menemukan dugaan ketidaksesuaian kualitas dan kuantitas Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dalam program bantuan sembako Jawa Barat 2021, di sejumlah kecamatan di Bandung Barat.

Tim Saber Pungli menemukan ketidaksesuaian kuantias dan kualitas beras bantuan.

Misalnya, masyarakat ada yang menerima beras patahan (bulir) lebih dari 20 persen. Padahal, hal itu tidak sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya jumlah telur yang disalurkan pun tidak sesuai dengan aturan.

Hal itu ditemukan di empat kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, antara lain Kecamatan Cililin, Padalarang, Gununghalu dan Kecamatan Cikalong. (Red)

SIMAK JUGA :  Ketua Pengadilan Serang Lakukan Pengecekan Kendaraan Dinas 

Related posts

Madun Hariyadi : Saya Akan Lapor ke Jaksa Agung, Jamwas, dan Ombusman RI

Admin Kontra

Kajari Banyuwangi Tutup Akses Informasi Publik

Admin Kontra

Dugaan Praktek korupsi Dinkes Jabar Makin Menggurita

Admin Kontra