81.23 F
Jakarta
December 4, 2022
Kontra

DidugaTerbitkan IMB Bodong, Warga Kampung Bahagia Tolak Pembangunan Ruko Empat Lantai Yang Tak Sesuai Prosedural

Jakarta, Kontra – Pasca keributan antar warga dan pemilik lahan pembangunan konstruksi 2021 lalu hingga kini belum mendapatkan izin membangun kembali dari warga Kampung Kramat Bahagia tepatnya di Jalan Kampung Bahagia/Dr. Semeru ll RT 08 RW 09, Kelurahan, Grogol Kecamatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Ada dugaan bahwa pemilik lahan a.n Florina Megawati dengan luas tanah 279 meter persegi tersebut belum memenuhi standar prosedural dalam perizinan pembangunan. Sehingga warga RT 08 tetap menolak adanya pembangunan yang belum memenuhi standar prosedur.

“Dari pantauan kontra.co.id dilokasi terlihat jelas spanduk bertuliskan, solidaritas Masyarakat Untuk Perjuangan Warga RT 08 RW 09 “Menolak Pembangunan’ dengan tiga point tuntutan yakni, Tanpa IMB yang Sah sesuai prosedur, Tidak sesuai dengan peruntukan, Tanpa adanya persetujuan warga.

Zulkifli selaku warga RT 08 yang tinggal tepat di sebelah dengan lokasi pembangunan menjelaskan, berawal terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tanpa ada persetujuan dari warga sekitar kiri kanan dan depan belakang, bahkan Ketua RT 08 tidak mengetahui adanya pembangunan tersebut.

Lalu warga mencurigai IMB dengan Nomor : 218/C.37b/31.73.02.1001.05.001.K.1/21.785.51/2021 diduga palsu karena tidak memenuhi standar prosedur.

“Jadi begini mereka itu punya IMB tapi kami mencurigai terbitnya IMB ini tanpa ada persetujuan dari tetangga sebelah kiri kanan dan depan belakang, bahkan Ketua RT 08 taunya dari tetangga, Zulkifli, Cucun, Herman dan Bu Simon ,” jelas Zulkfli kepada awak media saat ditemui, jumat (30/09/2022).

Pada keterangan terpisah, Lutfi hasan selaku aktivis 98 yang kebetulan sebagai warga RT 08 ini pun, menambahkan awalnya saat pekerjaan bangunan dimulai pemilik lahan tidak memberitahu warga yang rumahnya berada dikiri kanan dan depan belakang terkait pekerjaan bangunan tersebut.

SIMAK JUGA :  Ketum GPHN RI: 75 Orang Pegawai KPK Non Aktif Harus Sadar Diri

Lanjutnya, terkait pembangunan warga RT 08 tidak mempersulit atau menghalang-halangi, kami hanya meminta IMB yang lama dikubur. Kemudian diganti dengan IMB yang baru sesuai dengan peruntukan dan prosedur.

“Lalu kemudian kami menyurati ke Dinas CKTRP Kota Administrasi Jakarta Barat dengan tembusan Gubernur DKI Jakarta, Dinas CKTRP DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat, Camat Grogol Petamburan, Lurah Grogol dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Bahkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja dari Kota Jakarta Barat sempat meninjau kelokasi dan ternyata memang tidak ada Standard Operating Procedure (SOP) K3 (Tiga) namun tidak ada tindak lanjut,” paparnya.

Tidak sampai disitu, pihak pemilik lahan juga melontarkan beberapa pernyataan bahwa akan melaporkan warga yang menghalang-halangi pembangunan kepada pihak kepolisian.

Keterangan lain dari Ketua RW 09 Zainudin menjelaskan, terkait dengan pembangunan tersebut sebelumnya Ketua RW sudah menyarankan kepada pihak terkait untuk meminta persetujuan kepada warga disebelah kanan kiri dan depan belakang bangunan sesuai prosedural, bahkan sudah memberikan ultimatum agar pihak terkait (owner) menemui warga tersebut.

“Awalnya mereka datang beberapa perwakilan (red) kepada kami (RW) saya menyarankan sesuai dengan prosedur, pertama datangi tetangga kanan kiri. Karena yang pertama kali terkena berisiknya ya tetangga kanan kiri, jadi itu yang saya wanti-wanti dari awal,” terang Zaenudin kepada wartawan saat ditemui di seketariatnya.

Lanjutnya, menurut RW dari pengakuan mereka (red) bahwa mereka sudah mendatangi warga kanan kiri dan sebagainya.

“Palsu atau tidak, asli atau tidak itu bukan ranah kita sebagai pengurus, karna kita kepanjangan dari tangan kelurahan ada Satpol PP dan sebagainya,” tegasnya.

(Fatar)

Related posts

Satresnarkoba Polres Tangsel Berhasil Amankan 24 Kg Ganja Siap Edar

Admin Kontra

Haji Beceng Tepis Dugaan Penggunaan Anggaran Dewan Saat Reses, Ini Klarifikasi nya 

Admin Kontra

Ketum GPHN RI: 75 Orang Pegawai KPK Non Aktif Harus Sadar Diri

Admin Kontra